NASIB OH NASIB

Magelang…… para tenaga honorer bolehlah menarik napas lega walaupun sedikit dengan adanya rencana Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) yang ditampung di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Dalam Revisi PP 48 tersebut. Dan Pemerintah mengusulkan kuota 350.000.

Berdasarkan hasil rapat gabungan antara eksekutif dan legislatif itu diungkapkan kuota itu dirinci 105.000 formasi dikhususkan dari tenaga honorer yang telah masuk database?daftar tunggu dan memeuhi PP 48 Tahun 2005 jo PP 43 tahun 2007. Tenaga honorer harus memiliki masa kerja satu tahun pada 31 Desember 2005 atau 1 Januari yang dibuktikan sengan surat keterangan (SK) Pengangkatan dari instansi pemerintah, berusia maks 48 tahun.

Kemudian 104.000 lainnya untuk tenaga honorer non APBN/APBD yang bekerja di instansi pemerintah melalui tes seleksi, sehingga semuanya memenuhi syarat. Bagi tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat akan diangkat menjadi pegawai tidak tetap dengan pendekatan kesejahteraan berdasarkan UMR

Dan lainnya 140.00 kuota untuk pelamar umum.

Kuota itu dirumuskan sebagai hasil tindak lanjut rapat gabungan yang dilakukan Panja Honorer pada 17 Januari 2010 dan digunakan untuk menyelesaikan masalah Tnaga Honorer. Rapat yang dipimpin Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Taufik Effendi selaku ketua Panja, hadir unsur Komisi II, VIII dan X DPRRI, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Mendagri.

Rumusan Panja adalah RPP yang mengutamakan pengangkatan tenaga honorer yang sudah masuk data base/daftar tunggu untuk diselesaikan dalam 2010 sebanyak 104.000 melewati validasi dan verifikasi kembali. Kata Anik Wahyati (Ketua FTHSNI).

Sumber SUARA MERDEKA Hari Senin 1 Maret 2010

Polemik UN

Sistem pendidikan khususnya di sekolah sangat membingungkan. Di satu sisi Ujian akhir atau Ujian Nasional di perlukan untuk mengukur seberapa anak didik menguasai ilmu yang sudah didapatkan, itu mungkin tujuan utama daripada penyelenggaraan Ujian Nasional. Tapi kenyataan bagi masyarakat umum hanyalah sebagai patokan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Karena tidak bisa dipungkiri nilai adalah sebuah syarat suatu instansi atau sekolah untuk menerima peserta didik, padahal bukan hanya tingkat kecerdasan anak yang menentukan nilai dari Ujian, keadaan atau emosi peserta didik juga menentukan.

Perlukah Ujian Nasional di hapus?

Mengingat biaya Ujian Nasional yang sangat besar, dan apa tujuan sebenarnya diadakan Ujian itu sendiri kalau hanya sebagai patokan sekolah yang lebih tinggi untuk menerima peserta didik, saya kira tidak ada salahnya untuk menghapus Ujian Nasional. Tapi Pemerintah harus mempunyai kebijakan sistem untuk sekolah untuk menerima peserta didik. Dan kebijakan itu harus konsisten tidak berubah-ubah. Seperti selama ini boleh dikata tiap tahun berganti kebijakan sistemnya.
Yang akan menjadi pertanyaan “tahun besok gimana lagi ya?.

Tapi sejauh tujuan Ujian Nasional diadakan memang untuk mengukur kemampuan anak didik. Dan biaya benar-benar membuahkan hasil (tidak terbuang sia-sia). Bisa dipertahankan.

Yang terpenting bagaimana pemerintah menentukan kebijakan yang konsisten, memperhatikan masyarakat atau tidak membuat kebingungan dari masyarakat. Dan juga sebisa mungkin pendidikan jangan dijadikan sebagai ajang politik.

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

  • Kalender

    • Desember 2016
      S S R K J S M
      « Mar    
       1234
      567891011
      12131415161718
      19202122232425
      262728293031  
  • Cari